Barangkali banyak pembaca yang belum mengetahui bahwa pengadaan barang dan jasa BUMN saat ini sudah bisa dilakukan secara online.
Ya, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian UMKM dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah telah memperkenalkan sebuah platform digital yang bernama PaDi UMKM.
PaDi UMKM atau Pasar Digital merupakan platform digital yang dihadirkan untuk proses pengadaan barang dan jasa BUMN. Prosesnya nanti akan melibatkan UMKM sebagai vendor-vendor pengadaan barang dan jasa.
Jadi bisa dikatakan bahwa PaDi UMKM adalah tempat bertemunya antara pembeli (BUMN) dan juga penjual (UMKM).
Jadi ketika BUMN ingin melakukan pengadaan barang dan jasa, mereka bisa mengunjungi PaDi UMKM dengan smartphone, computer ataupun laptop mereka untuk mencari kira-kira mana UMKM yang menawarkan produk ataupun jasa yang cocok dengan yang mereka butuhkan.
Sudah sekitar 50ribu UMKM yang bergabung ke dalam PaDi UMKM. Pegiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini berasal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia.
Bahkan mereka banyak sekali menawarkan kategori produk maupun jasa. Sebut saja dari material konstruksi, jasa konstruksi & renovasi, jasa ekspedisi & pengepakan, pengadaan & sewa peralatan mesin, jasa perawatan peralatan & mesin, jasa advertising, pengadaan & sewa perlengkapan furniture dan juga jasa catering & snack.
Saat ini sudah banyak sekali BUMN-BUMN dan juga Kementerian yang nantinya diharuskan untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui PaDi UMKM. Diharapkan juga ke depannya makin banyak pihak BUMN dan juga Kementerian yang melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui PaDi UMKM.
Hal ini bukan tanpa alasan. PaDi UMKM dapat dikatakan membuat transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN makin mudah, praktis, aman dan terpecaya.
Dengan belanja barang dan jasa melalui PaDi UMKM, semua proses transaksi terekam dengan baik mulai dari vendor pengadaan barang dan jasanya, lalu jumlah barang ataupun jasa yang dibutuhkan, nominal yang dikeluarkan sebelum pajak dan setelah pajak dan juga tentunya pembayaran secara cashless.
Dengan demikian, proses monitoring belanja pengadaan barang dan jasa BUMN makin transparan. Sehingga pemerintah semakin mudah untuk mengontrol dan mengelola BUMN yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, hal ini juga tentunya berdampak baik pada penguatan ekonomi nasional. Bisa dikatakan jika anggaran pengadaan barang dan jasa BUMN dikeluarkan kepada UMKM , maka perputaran uang di dalam negeri akan lebih baik.
Sehingga wajar jika pemerintah dan juga jajarannya sangat mendorong munculnya platform digital ini. Apalagi di tengah kondisi pandemi di seluruh dunia seperti ini. Maka, pihak UMKM tentu sangat memerlukan bantuan uluran tangan dari negara.
Oleh karenanya, bagi pihak UMKM yang belum tergabung dengan PaDi UMKM. Silahkan bergabung dengan PaDi UMKM secepatnya!