Beberapa Berita Politik di Indonesia

Pendukung Prabowo-Sandi Cenderung Tidak Percaya Efektivitas Vaksin Virus  Corona - Kabar24 Bisnis.com

Mungkin anda sering mendengar yang namanya politik? Tahukah anda apa itu politik? Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Ngomong-ngomong soal politik, dalam artikel kali ini akan coba memberikan beberapa berita viral hari ini yang terjadi di Indonesia sebagai berikut :

  • Survei : Pendukung Prabowo Cenderung Tidak Percaya Dengan Vaksin Covid

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan bahwa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019 kemarin, saat ini banyak yang menolak vaksin Covid-19. Angka penolakan tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 

Menurut IPI, ada sekitar 48% pendukung Prabowo-Sandi yang tidak bersedia divaksin dengan berbagai alasan. Sedangkan di pendukung Jokowi-Ma’ruf ada 36,1% yang menolak divaksin.

“Ternyata pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin, efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers daring, Minggu (21/2). 

Selain itu, ia juga menyampaikan alasan terbesar para pendukung Prabowo-Sandi menolak vaksin adalah dugaan efek samping yang belum diketahui dari vaksin tersebut. Ada sebanyak 52,8% pendukung Prabowo-Sandi yang menyatakan hal itu. 

Alasan lainnya yang membuat pendukung Prabowo-Sandi menolak di vaksin adalah efektivitas dari vaksin itu sendiri. Ada sekitar 28,1% yang menyatakan hal tersebut. 

  • BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE

Baru-baru ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)  mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

Remy Hastian, selaku Koordinator Pusat BEM SI menilai UU ITE sekarang ini mengandung banyak pasal karet. Pasal-pasal tersebut acapkali digunakan untuk menjerat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. 

“Mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE terhadap pasal karet agar tidak terjadi multitafsir sehingga sejalan lurus dengan asas demokrasi di Indonesia,” ujar Remy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2). 

Selain itu, BEM SI juga meminta Polri untuk lebih selektif dalam menanggapi laporan terkait UU ITE. Polisi juga diminta untuk tegas dalam menegakkan supemasi hukum di Indonesia tanpa pandang bulu. 

Remy juga mengecam penyalahgunaan UU ITE oleh pemerintah yang digunakan untuk membungkam suara-suara yang mengkritik pemerintah.

“Mengecam tindakan pemerintah yang menjadikan UU ITE sebagai alat pembungkam terhadap kritik,” tambahnya.  

  • DKI Banjir, Djarot Sebut Kerja Anies 3 Tahun Belum Terlihat

Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur DKI Jakarta selakigus politikus PDIP, menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai sejumlah wilayah di DKI Jakarta direndam banjir. Menurut Djarot, kinerja Anies dalam membenahi kota Jakarta ini belum kelihatan. Padahal, Anies telah menjabat sejak 2017 yang lalu.

“Pak Gubernur, Pak Anies ini harus kita banti karena kinerja tiga tahun ini masih belum kelihatan. PDI Perjuangan sepakat untuk bisa membantu rakyat DKI sebetulnya,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).    

Ia mencontohkan dengan kondisi Waduk Cincin di Jakarta Utara. Menurutnya, waduk yang terhubung dengan Ciliwung itu tidak dirawat dengan baik. Selain itu, ia juga menyebutkan tidak ada pengerukan dasar waduk sejak 2017. Menurutnya waduk tersebut selalu dibersihkan oleh Pemprov DKI saat ia masih menjabat. Bahkan, waduk tersebut dijadikn lokasi wisata air.

Mungkin itu saja artikel kali ini tentang beberapa berita politik di Indonesia, semoga tulisan ini ada guna dan manfaatnya.